Kendala: Pedagang pasar mengeluhkan kesulitan akses ke Minyakita karena persyaratan administrasi yang rumit dan berbelit. Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan melaporkan pedagang sudah terdaftar selama 2 minggu lebih namun tidak menerima pengiriman. Distribusi tidak optimal dan justru mempersulit akses pasokan.
Kendala: Banyak toko di pasar SP2KP belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga tidak bisa menerima penyaluran Minyakita hingga 6 Februari 2026. Realisasi baru mencapai 11.46 juta liter atau hanya 24% dari target 35%. Kemendag diminta fasilitasi agar penyaluran bisa berjalan.
Kendala: Harga Minyakita di pasar melampaui HET Rp15.700/liter. Keluhan viral di media sosial menunjukkan harga mencapai Rp25.000-30.000/liter di beberapa wilayah. Pedagang kecil kesulitan jual karena pasokan terbatas.
Kendala: Pengurangan dari produsen mengganggu distribusi ke Pulau Bali. Stok sempat langka di tingkat pengecer. Wilayah dengan tantangan logistik tinggi sangat terdampak.
Persyaratan teknis dan administratif yang rumit bagi pedagang menciptakan hambatan serius dalam distribusi. Birokrasi berlebihan mencegah penetrasi ke retailer kecil dan menengah.
Kewajiban NIB menghalangi 40-60% potensi retailer kecil tidak punya dokumentasi formal. Kemendag perlu intervensi kebijakan khusus untuk situasi ini.
Rantai pasok dari produsen ke pengecer tidak efisien. Reduksi stok dari produsen (24% realisasi) memperparah krisis distribusi ke consumer level.
Penegakan HET lemah. Pelanggaran harga terjadi karena monitoring tidak efektif dan sanksi tidak cukup menghukum pelaku mark-up.
Implementasikan waiver sementara untuk requirement NIB selama 3 bulan. Fasilitasi pengajuan NIB bulk melalui Kemendag bekerja sama dengan asosiasi pedagang. Prioritaskan 5000 merchant utama di setiap kota besar.
Tingkatkan armada distribusi darurat ke daerah kelangkaan stok seperti Bali, NTT, dan Papua. Koordinasi dengan TNI/Polri untuk keamanan dan percepatan logistik. Target 2 juta liter tambahan per minggu.
Bangun dashboard crowdsourcing pelaporan harga lewat WhatsApp bot dan aplikasi mobile. Integrasikan dengan pusat komando regional untuk respons cepat pelanggaran HET.
Sederhanakan form pendaftaran retailer jadi 3 langkah maksimal. Siapkan helpdesk dedicated 24/7 untuk bantuan registrasi langsung di lapangan via tim mobile.
Adakan forum koordinasi mingguan Bulog-Kemendag-Asosiasi Pedagang-TNI-Polri. Sinkronisasi kebutuhan supply dan distribusi di setiap provinsi via virtual meeting daily.
Kampanye masif cara verifikasi harga benar dan mekanisme pengaduan pelanggaran. Edukasi hak konsumen tentang HET Rp15.700/liter dan nomor hotline resmi.
| Priority | Action Item | Owner | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|
| CRITICAL | Waiver NIB untuk 5000 retail partner | Bulog CEO | 48 hours | ⏳ Pending |
| CRITICAL | Surge logistics ke 10 distressed regions | Ops Director | 24 hours | ⏳ Pending |
| HIGH | Launch price monitoring app beta | IT Director | 72 hours | ⏳ Pending |
| HIGH | Simplified onboarding portal live | Operations Head | 48 hours | ⏳ Pending |
| MEDIUM | First weekly stakeholder forum | Comms Director | 7 days | ⏳ Pending |
| MEDIUM | Educational campaign launch | Marketing Head | 5 days | ⏳ Pending |
Klasifikasi: INTERNAL - BULOG MANAGEMENT TEAM ONLY
Next Review: Tomorrow 09:00 WIB (Daily Standup)
Action Required: All department heads attend emergency meeting